🔥 Trending Pengawasan Kepatuhan Pajak: Kolaborasi DJP Kemenkeu dengan TNI-Polri

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan serangkaian peraturan baru yang secara signifikan memperbarui pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan melalui pendekatan berbasis analisis risiko dan menciptakan keseragaman dalam pelaksanaannya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025

Pondasi utama dari reformasi pengawasan kepatuhan wajib pajak ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ³. PMK ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026 dan untuk pertama kalinya memberikan dasar hukum setingkat Menteri untuk pengawasan Wajib Pajak dan Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) ⁶. Sebelumnya, aturan mengenai cara DJP mengawasi kepatuhan hanya berada pada level di bawah PMK ⁶.

Meskipun ringkasan atau abstrak resmi dari PMK 111/2025 belum tersedia secara publik ⁸, penerbitannya menjadi pemicu bagi DJP untuk menyusun pedoman operasional yang lebih rinci.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-8/PJ/2026

Sebagai tindak lanjut dari PMK 111/2025, DJP menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak pada tanggal 15 Juli 2026 ¹². Surat edaran ini berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dari PMK 111/2025 ⁶.

Beberapa poin penting mengenai SE-8/PJ/2026 adalah:

• Tujuan dan Ruang Lingkup: SE-8/PJ/2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pegawai DJP dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak secara lengkap, baik yang telah maupun belum terdaftar ². Hal ini menciptakan keseragaman dan kesinambungan dalam pengawasan ².
• Pendekatan Berbasis Risiko: Kebijakan ini menegaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui pendekatan berbasis analisis risiko (risk-based compliance) guna meningkatkan efektivitas pengawasan ⁵. Ini berarti DJP akan memfokuskan sumber daya pengawasannya pada wajib pajak yang memiliki profil risiko kepatuhan yang lebih tinggi.
• Pengawasan Menyeluruh: Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada Wajib Pajak yang telah terdaftar, tetapi juga kepada pihak yang belum terdaftar dan kepada kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam suatu wilayah ⁷. Ini menunjukkan arah baru administrasi perpajakan Indonesia yang lebih komprehensif ⁷.
• Latar Belakang Penerbitan: Penyusunan pedoman baru ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas PMK 111/2025, implementasi sistem inti administrasi perpajakan, hasil evaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan, serta berbagai masukan dari pemangku kepentingan ⁴.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER) Nomor PER-19/PJ/2025

Selain pedoman pengawasan umum, DJP juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025 (PER-19) pada tanggal 22 Oktober 2025 ⁹. Peraturan ini memperbarui ketentuan dalam PER-9 mengenai penangguhan (suspend) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan ⁹. PER-19/PJ/2025 ini merupakan bagian dari upaya DJP untuk memperbarui ketentuan administrasi PKP di tahun 2025, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak ⁹.

Secara keseluruhan, peraturan-peraturan baru ini menandai era baru dalam pengawasan kepatuhan pajak di Indonesia, dengan fokus pada pendekatan berbasis risiko, cakupan yang lebih luas, dan dasar hukum yang lebih kuat.